Pemkab Mojokerto Susun RKPD, Gelar Konsultasi Publik Guna Percepatan Ekonomi dan Kurangi Pengangguran

Tampak Bupati Ikfina didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko dan beberapa Kepala OPD. (ist)
Tampak Bupati Ikfina didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko dan beberapa Kepala OPD. (ist)
b-news.id leaderboard

KABUPATEN MOJOKERTO | B-news.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto menggelar forum konsultasi publik tentang rencana awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto 2025 di Pendopo Graha Maja Tama Kabupaten Mojokerto pada Rabu (7/2) pagi. Dalam kesempatan tersebut Bupati Ikfina menekankan adanya percepatan pembangunan ekonomi dan pengurangan angka pengangguran terbuka.

Forum konsultasi publik Ranwal RKPD tahun 2025 merupakan sarana komunikasi dan dialog antara pemangku kepentingan, badan legislatif serta akademisi guna memenuhi tahapan RKPD yang telah diatur dalam Permendagri 86/2017 yang mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. 

"Alhamdulillah angka pengangguran terbuka (APT) di Kabupaten Mojokerto mulai tahun 2021 terus menurun. Hal ini bagus karena bisa menambah pendapatan perkapita dan sumbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mojokerto. Jadi kita harus melakukan identifikasi terhadap pengangguran terbuka yang berada pada angka 4,67 persen atau sebanyak 30.219 orang," ujar Bupati Ikfina.

Bupati Ikfina memberikan arahannya pada forum konsultasi publik Ranwal RKPD 2025 Kabupaten Mojokerto. (ist)

Selanjutnya Bupati Ikfina juga mengatakan bahwa menambah pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja diusaha kreatif dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka pengangguran terbuka, sehingga percepatan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten Mojokerto bisa terwujud. 

"Setelah kita identifikasi akan kita carikan solusinya. Baik berkaitan dengan keahlian atau skill maupun lapangan kerjanya. Untuk keahlian yang masih kurang bisa melalui pelatihan-pelatihan sedangkan untuk lapangan kerja bisa kita salurkan ke ekonomi kreatif, pariwisata dan sektor jasa," jelasnya. 

Lebih lanjut Bupati Ikfina juga menghimbau agar target-target capaian masing-masing OPD di Kabupaten Mojokerto harus lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bisa untuk mendongkrak pembangunan di Kabupaten Mojokerto. 

"Disini saya berharap untuk indeks target yang akan diusulkan di RKPD bulan Juni mendatang agar dinaikkan. Dan harus lebih tinggi dari tahun lalu. Seperti misalnya Indeks Harapan Hidup untuk tahun 2024, kalau ditahun 2023 targetnya 72,94 dan hasil yang dicapai adalah 74, maka target untuk tahun 2025 harusnya lebih tinggi dari angka 74," paparnya. 

Pada sesi terakhir dari arahannya Bupati Ikfina mengingatkan bahwa dalam meningkatkan percepatan ekonomi maka harus seimbang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemkab Mojokerto harus hadir ditengah-tengah kebutuhan masyarakat akan layanan. Tidak ada standar ganda untuk pasien yang menggunakan BPJS maupun non BPJS dalam bidang kesehatan. 

"Sekali.lagi baik Dinkes maupun direktur RSUD harus bisa mengawasi pelayanan terhadap pasien. Jangan mengesampingkan pengguna kartu BPJS, ingat pendapatan RSUD 90% lebih berasal dari BPJS. Jadi mari kita maksimalkan pelayanan terhadap pasien tanpa kecuali," pungkasnya. 

Turut hadir dalam acara ini Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko, para Asisten dan Staf Ahli Bupati Mojokerto, jajaran Forkopimda, Ketua fraksi DPRD Kabupaten Mojokerto, Kepala OPD dan Camat Se-Kabupaten Mojokerto, tokoh agama dan organisasi masyarakat di Kabupaten Mojokerto. (eko)

b-news.id skyscraper

Berita Lainnya

b-news.id skyscraper