BPRS Ditutup OJK, Mas Pj : Nasabah Jangan Khawatir, Pemkot Pastikan Akan Bentuk BUMD Baru

BPRS Mojo Artho yang telah ditutup izin operasionalnya oleh OJK. (ist)
BPRS Mojo Artho yang telah ditutup izin operasionalnya oleh OJK. (ist)
b-news.id leaderboard

KOTA MOJOKERTO | B-news.id - Setelah pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mencabut izin beroperasinya BPR Syariah Mojoketo per Jumat (26/1/2024) maka secara otomatis tutup pula bank milik pemerintah kota (Pemkot) Mojokerto ini.

Pj Wali Kota Mojokerto Moh Ali Kuncoro menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah menyiapkan pembentukan BUMD baru sebagai solusi setelah penghentian operasional Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho Kota Mojokerto Perseroda.

Mengacu surat keputusan dewan komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-13/D.03/2024 per tanggal 26 Januari 2024 maka kantor BPRS akan ditutup umum dan segala kegiatan usaha dihentikan.

Meskipun demikian pihak Pemkot Mojokerto memastikan akan mengikuti keputusan yang telah ditetapkan tersebut. Bahkan mas Pj Wali sapaan akrab dari Ali Kuncoro menghimbau agar masyarakat tetap tenang.

Ia juga meminta masyarakat tidak terprovokasi melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank.

"Seluruh pengurus BPRS dan PSP telah menerima keputusan tersebut dan akan membantu LPS dalam proses likuidasi BPRS. Dengan pembayaran simpanan sampai dengan 2 milliar. Jadi nasabah tidak perlu khawatir, sebab dapat dipastikan simpanan akan dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Pj Wali Kota Ali Kuncoro pada Rabu (31/1).

Selanjutnya Pemkot Mojokerto berupaya untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru. Badan ini nantinya akan bergerak di sektor yang masih terkait dengan pariwisata utamanya ekonomi kreatif. 

Sekretaris Daerah Kota Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo menerima berkas salinan penutupan BPRS di kantor OJK Surabaya. (ist)

Hal ini berdasarkan bahwa Kota Mojokerto memiliki latar belakang yang kuat yakni kerajaan Majapahit. Sehingga memiliki warisan budaya tangible maupun intangible. Begitu juga Spirit of Majapahit yang dapat menjadi potensi daya tarik bagi wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

"Langkah ini juga sebagai bentuk komitmen kami untuk pengembangan Daya Tarik Wisata Kota (DTWK) di Kota Mojokerto. Dan juga bisa menumbuhkan perekonomian daerah dan kita harapkan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," imbuh mas Pj Wali. 

Sedangkan saat ini proses pendirian BUMD baru berada pada tahap evaluasi Dokumen Usulan Pendirian BUMD Kota Mojokerto oleh Subdit BUMD dan BUUD Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) RI. 

Lebih lanjut dalam proses rekrutmen/ seleksi Direksi dan Dewan Pengawas BUMD baru nantinya Pemkot Mojokerto akan lebih selektif dan ketat, secara profesional dan transparan serta dengan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten.

Harapannya pemimpin yang dihasilkan lebih baik, lebih kompeten, kredibel dan penuh integritas sesuai dengan yang dibutuhkan. 

"Selain itu kami juga akan membentuk Tim Audit Internal yang bukan hanya mengawasi hal administrasi tapi juga dapat lebih detail masuk ke dalam hal yang lebih teknis guna mencegah hal-hal berisiko yang mungkin terjadi. Tim ini nantinya terdiri dari Dewan Pengawas, Bagian Perekonomian dan SDA, Inspektorat, BPKPD serta sejumlah stakeholder terkait lainnya," pungkasnya. (eko)

b-news.id skyscraper

Berita Lainnya

b-news.id skyscraper