Diskominfo Kota Mojokerto Siap Terima Aduan Informasi Keamanan 24 Jam

Kadis Kominfo, Asisten Administrasi Umum Setdakot Mojokerto dalam Sosialisasi Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2023. (ist)
Kadis Kominfo, Asisten Administrasi Umum Setdakot Mojokerto dalam Sosialisasi Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2023. (ist)
b-news.id leaderboard

KOTA MOJOKERTO | B-news.id - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengharuskan menjaga keamanan informasi dari sisi digitalisasi. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mojokerto mengadakan sosialisasi Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini di Ruang Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto pada Senin (18/12).

Kepala Dinas Kominfo Kota Mojokerto, Santi Retnaning Tyas mengatakan bahwa Diskominfo Kota Mojokerto selain ikut menjaga secara simultan terkait keamanan informasi juga membuka klinik 24 jam, menerima laporan pengaduan keamanan informasi dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kota Mojokerto. 

"Untuk itu kami siap 24 jam, jika ingin berkoordinasi terkait adanya gangguan sistem informasi yang terjadi di masing-masing Perangkat Daerah, Nggak usah nunggu besoknya saat itu juga, jam berapapun silahkan berkoordinasi dengan kami," ujar Santi.

Selanjutnya ia menyampaikan keamanan sistem informasi ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Untuk itu ia mengajak seluruh Perangkat Daerah untuk berperan aktif turut menjaga keamanan sistem informasi yang ada di masing-masing Perangkat Daerah. 

Ia juga menuturkan seluruh layanan publik digital maupun seluruh aplikasi yang telah dibangun oleh masing-masing Perangkat Daerah dilingkup Pemkot Mojokerto membutuhkan keamanan dari sisi digitalisasi.

Oleh karenanya Santi berharap agar bagaimana kedepan semua Perangkat Daerah dalam rangka melakukan pelayanan kepada masyarakat khususnya digitalisasi dapat terlindungi dari sisi keamanan digitalnya. 

"Kami mohon kepada seluruh Perangkat Daerah untuk bersama-sama aware terhadap sistem keamanan informasi yang ada di Pemerintah Kota Mojokerto, minimal keamanan informasi ini bisa berjalan di masing-masing Perangkat Daerah," pungkasnya. 

Sedangkan Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto, Abd Rachman Tuwo yang turut hadir dalam acara tersebut memegaskan bahwa Manajemen Keamanan Informasi SPBE menjadi sesuatu yang harus agar bagaimana tidak ada kebocoran data.

"Manajemen Keamanan Informasi SPBE ini menjadi suatu hal yang wajib bagi kita semuanya agar data-data kita tidak sampai bocor, sebab itu rawan sekali," tegasnya. (eko)

b-news.id skyscraper

Berita Lainnya

b-news.id skyscraper